Di Reuni 212, Habib Bahar: Lebih Baik Busuk di Penjara daripada Minta Maaf

Situasi News | Penceramah Muhammad Bahar bin Smith membeberkan alasannya menyebut Joko Widodo atau Jokowi sebagai presiden banci. Di hadapan massa Reuni 212, Bahar bin Smith menyinggung soal aksi pada 4 November dan 2 Desember 2016.

“Saya mengatakan Jokowi presiden banci karena waktu aksi 411 jutaan umat Islam mendatangi depan Istana untuk bertemu dengannya untuk meminta keadilan penegakan hukum. Dia sebagai presiden malah lari dari tanggung jawab dan lebih memilih urusan yang tidak penting daripada jutaan umat Islam yang ingin menemuinya. Malah para habaib, kiai, dan ulama diberondong dengan gas air mata,” kata Habib Bahar, Minggu (2/12/2018).

Berikut ini videonya:

Habib Bahar mengakui dalam ceramahnya dia menyebut Jokowi pengkhianat bangsa. Sebab, menurut dia, Jokowi telah memberi janji palsu karena tidak bisa membuat seluruh rakyat Indonesia sejahtera.

“Rakyat menderita, susah, kehausan, kelaparan, yang makmur China, Barat, yang makmur perusahaan-perusahaan asing, kita pribumi Indonesia menjadi budak di negara kita sendiri,” ujarnya.

Soal dirinya yang dilaporkan ke polisi terkait dengan ceramahnya, Habib Bahar bin Smith mengaku tak gentar. Dia mengaku siap dipenjara demi membela rakyat.

“Kalau mereka mendesak saya minta maaf maka demi Allah saya lebih baik memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf,” ujarnya.

Sebelumnya ucapan Bahar yang dianggap menghina Jokowi. Dalam kasus ini, ada dua laporan yang ditujukan kepada Bahar Smith. Laporan tersebut ada di Bareskrim Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

Laporan di Bareskrim dibuat oleh pelapor La Komaruddin dengan nomor LP/B/1551/XI/2018/Bareskrim tertanggal 28 November 2018. Sedangkan di Polda Metro Jaya, Bahar dilaporkan oleh Calon Legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Muannas Alaidid yang tercatat dengan nomor TBL/6519/XI:2018/PMJ/Ditreskrimsus tertanggal 28 November 2018.

Habib Bahar pun telah dicekal ke luar negeri terhitung mulai 1 Desember 2018. Pencekalan itu terkait dengan kasus ujaran kebencian atau hate speech terhadap Jokowi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *