Kepala Daerah Nyapres Harus Izin Jokowi, Pakar Hukum: Ini Dagelan Paling Konyol

Situasi News | Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah harus izin presiden jika mencalonkan diri sebagai presiden, adalah dagelan yang paling konyol.

Demikian pendapat Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis (MK), Selasa (25/7/18).

Margarito mempertanyakan dasar hukum dari Undang Undang Dasar 1945 mana yang digunakan oleh Presiden Joko Widodo, sehingga berani menandatangani PP 32/2018 itu.

“Ini dagelan paling konyol,” kata Margarito.

Dirinya menyarankan Jokowi membaca secara benar dan cermat, Pasal 6 A UUD 1945, yang isinya mengenai syarat dan sebagian tatacara menjadi Capres dan Cawapres. Khusus mengenai cara, kata dia, UUD 1945 memerintahkan diatur lebih lanjut dalam UU.

“Jujur saya nyatakan tidak ada satupun aturan dalam UUD 1945 yang dapat dijadikan dasar lahirnya kewenangan presiden, melarang atau mengatur tata cara Gubernur atau Bupati atau Walikota jadi Capres atau Cawapres,” kata MK.

“Presiden harus diberitahu. Harus mengerti hukum.”

Ia menganjurkan agar Presiden RI saat ini, Joko Widodo segera menarik peraturan tersebut. Sebab peraturan bukan kewenangan .andiri yang melekat pada jabatan presiden.

Peraturan dalam sistem hukum, lanjutnya, adalah bentuk pelaksanaan dari perintah UU atau PP. UUD 1945, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu sama sekali tidak memberi kewenangan kepada presiden untuk mengatur pencalonan kepala daerah sebagai peserta Pilpres harus melalui izin presiden.

“Sudahlah, cabutlah peraturan ini. Mari patuhi UUD dan UU,” kata dia. (tc)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *