Komisi XI DPR Ingatkan Pemerintah Tidak ‘Serampangan’ Keluarkan Kebijakan PKP

Situasi News | Jakarta, Rencana kebijakan pemerintah Jokowi yang akan menurunkan batasan pengusaha kena pajak (PKP) dari yang saat ini Rp4,8 miliar pertahun, terus mendapatkan perhatian publik.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan misalnya. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak melakukan tindakan serampangan terkait rencana tersebut.

Jangan sampai, sambung dia, justru penurunan berakibat matinya usaha kecil menengah (UKM). Hal itu menanggapi rencana pemerintah yang akan menurunkan batasan PKP dari yang saat ini Rp4,8 miliar pertahun.

“Kebijakan penurunan batas PKP yang serampangan justru akan mematikan UKM yang ada,” kata Heri dalam keterangan tertulisnya yang diterima situasinews.com, di Jakarta, Selasa (31/1/2018).

Masih dikatakan dia, alasan pemerintah terhadap wacana penururnan PKP dalam rangka mencegah banyaknya pengusaha yang merubah kegiatannya menjadi UKM untuk menghindari kewajiban membayar pajak. Ia menyarankan, jika pemerintah seharusnya memperketat pengawasan dan mendata kembali UKM yang ada.

“Untuk diketahui, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 57 juta. Hanya saja itu tidak terdata secara terintegrasi, sehingga menyulitkan kontrol dan pengukuran yang lebih valid,” sarannya.

“Maka kebijakan yang tepat adalah melacak dan menertibkan pengusaha yang begitu-red. Pada konteks ini, pemerintah musti melakukan pengawasan ekstra terhadap pengusaha sebagaimana dimaksud. Lebih jauh lagi perlu dibangun database UKM yang terintegrasi dan kredibel,” sebut politikus Gerindra itu.

Lebih lanjut, ketika ditanyakan mana lebih besar efek positif atau negatif yang dihasilkan dari rencana kebijakan itu anti?. Ia mengaku tidak melihat seberapa besar atau kecil dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut.

“Saya tak melihat sisi positif dari kebijakan tersebut. Batas omzet Rp4,8 miliar itu sudah proporsional. Penurunan PKP justru akan berdampak pada net profit UKM, kemampuan UKM akan mengalami penurunan. Sebab, sebagian pendapatan UKM akan terserap pajak. Padahal, UMKM ini perlu ditumbuh-kembangkan,” terang dia.

“Untuk diketahui, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 61 persen terdiri dari usaha mikro 30,3 persen, usaha kecil 12,8 persen, dan usaha menengah 14,5 persen. Ini adalah potensi yang musti dirawat—dan bukan justru dimatikan,” pungkasnya. (NL)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *