Ombudsman Tajam ke Anies, Dibanding ke Gubernur Sebelumnya

Situasi News | Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana mengkritik sikap Ombudsman Jakarta Raya terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurut pria yang akrab disapa Sani ini, Ombudsman telah bersikap subjektif pada kebijakan penataan Tanah Abang pada era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

“Kami sambut positif keaktifannya tetapi jangan sampai ada nuansa atau aroma yang subjektif. Sebab kami melihat Ombudsman kali ini tuh tajam pada saat ini, walaupun tumpul pada waktu yang lalu,” kata Sani di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Selasa (27/3/2018).

Sani mengatakan kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang lalu juga ada yang jelas-jelas melanggar. Bahkan kebijakannya sampai dibatalkan pengadilan. Namun, kata Sani, Ombudsman saat itu tidak memberikan rekomendasi apapun atas kebijakan itu.

“Kan ada beberapa kebijakan Pemprov yang lalu-lalu itu sampai tingkatan pelanggaran, kemudian juga dibatalkan pengadilan. Tapi tidak ada laporan dan rekomendasi dari Ombudsman. Contohnya penggusuran Bukit Duri, reklamasi,” kata Sani.

Sani mengatakan, DPRD DKI Jakarta akan turun tangan dengan melihat laporan Ombudsman terhadap Pemprov DKI. Menurut Sani, Ombudsman Jakarta Raya tidak memiliki wewenang untuk mengembangkan laporan itu menjadi rekomendasi.

“Kami melihat ada kesan aroma subjektifitas dalam laporan dari Ombudsman. Pertama karena Ombudsman Perwakilan Jakarta itu sebenarnya tidak memiliki kewenangan memberikan rekomendasi. Rekomendasi diberikan Ombudsman sebagai sebuah lembaga, tidak oleh perwakilan,” kata Sani. (kc)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *