PDIP Minta KPK ‘Istirahat Sementara’ Tangkap Calon Kepala Daerah, Sosiolog: Nalar Ular!

Situasi News | Anggota Komisi III DPR RI dari F PDIP Arteria Dahlan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ‘beristirahat’ sementara menangkap para calon kepala daerah sebagai tersangka dalam kasus korupsi.

Arteria menyatakan, penangkapan KPK terhadap calon kepala daerah mengakibatkan indeks demokrasi di Indonesia mengalami penurunan.

Pengamat politik Muhammad AS Hikam mempertanyakan sikap politisi PDIP tersebut. “KPK diminta ‘istirahat sementara’ tangkap calon-calon kepala daerah. Sebab INDEKS demokrasi RI menurun gegara itu. Ini NALAR apa?” tanya AS Hikam di akun Twitter @mashikam.

Sosiolog Tamrin Tomagola menanggapi ketus pertanyaan AS Hikam. “Nalar ular!” tulis Tamrin di akun @tamrintomagola.

Baca juga: KPK Cetak Hattrick Tangkap Tiga Politisi PDIP Dalam Sepekan

Sebelumnya, dosen Sosiologi Universitas Indonesia ini juga mempertanyakan sikap politisi PDIP yang kini menjabat sebagai menteri di Kabinet Kerja. Yakni, Menkumham Yasonna Laoly dan Mendagri Tjahjo Kumolo yang menolak larangan eks narapidana kasus korupsi maju sebagai caleg.

“Lha iyalah. Wong kader-kader partai nya paling banyak tersangka koruptor,” tulis @tamrintomagola menanggapi tulisan bertajuk “Mendagri Dukung Menkum HAM yang Tolak Larangan Eks Koruptor Nyaleg”.

Diberitakan media, Menkum HAM Yasonna Laoly menolak meneken PKPU yang melarang eks narapidana kasus korupsi untuk maju sebagai caleg.

Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan sepaham dengan Yasonna. “Posisi saya pemerintah ya sama dengan dengan Pak Menkum HAM,” kata Tjahjo (6/6/2018).

Tjahjo mengatakan, pemerintah dan DPR memiliki semangat yang sama dengan KPU terkait aturan itu agar tidak menghadirkan calon legislatif yang pernah terlibat koruptor. Namun menurutnya, semangat tersebut jangan sampai bertentangan dengan undang-undang. (it)

2 tanggapan untuk “PDIP Minta KPK ‘Istirahat Sementara’ Tangkap Calon Kepala Daerah, Sosiolog: Nalar Ular!

  • Juni 8, 2018 pada 3:55 pm
    Permalink

    Berarti menurut politisi PDI-P menangkap koruptor itu mencederai demokrasi dan bertolak belakang dng Jokowi untuk memberantas koruptor tanpa pandang bulu sekalipun anggota eksekutif maupun legislatif. Sebaiknya ditinjau ulang jumlah anggota DPR yang 560 an orang kl didlmnya banyak terdapat para koruptor. Tdk mengherankan banyak yg menginginkan KPK dibubarkan saja.

    Balas
  • Juni 9, 2018 pada 6:52 am
    Permalink

    PDIP partai terbaik di seluruh dunia, pemberantasan korupsi aja disuruh istirahat. Mantap….

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *