Ryaas Rasyid: THR Dibayar APBD, Kepala Daerah akan Banyak Ditangkap KPK

Situasi News | Kepala daerah siap-siap menjadi pasien Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah pemerintah membebani uang Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji 13 kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Diperkirakan akan banyak kepala daerah yang ditangkap.

“Surat Kemendagri itu bisa menggiring banyak kepala daerah ditangkap KPK,” ungkap M Ryaas Rasyid, Senin (4/6/2018) sebagaimana diberitakan Telusur.

Menurut pakar Otonomi Daerah itu, kondisi di atas bisa terjadi karena di dalam APBD 2018 tidak ada anggaran yang dimasukan untuk membayar THR dan gaji 13. Bahkan, lanjut Ryaas, ada yang lebih monohok lagi yakni poin 6 dan 7 dalam surat edaran Kemendagri.

“Butir 6 dan 7 surat edaran itu bertentangan denga prinsip anggaran dan berpotensi dituduh sebagai tindak penyalah gunaan wewenang,” katanya.

Dalam surat yang bernomor 903/3387/SJ dan ditujukan kepada Bupati dan walikota di seluruh Indonesia itu, secara jelas jika surat itu berisikan soal pemberian THR dan gaji 13 yang bersumber dari APBD.

Poin keenam disebutkan, bagi daerah yang belum menyediakan/tidak cukup tersedia anggaran THR dan gaji 13 dalam ABBD tahun 2018, pemerintah daerah segera menyediakan anggaran THR dan gaji 13 dimaksud dengan cara melakukan penggeseran anggaran yang dananya bersumber dari belanja tidak terduga, penjadwalan ulang kegiatan dan atau menggunakan kas yang tersedia.

Lalu poin ketujuh, penyediaan anggaran THR dan gaji 13 atau penyesuaian nomenklatur anggaran sebagaimana tersebut pada angka 6 dilakukan dengan cara merubah penjabaran APBD tahun 2018 tanpa menunggu perubahan APBD tahun 2018 yang selanjutnya diberitahukan kepada pimpinan DPRD paling lambat 1 bulan setelah dilakukan perubahan penjabaran APBD dimaksud.

Ryaas menyayangkan keputusan ini. Karena pelimpahan ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin dipuja dan dipuji tetapi membebani daerah.

“THR dan gaji 13 untuk daerah dibebankan ke apbd. Pemerintah mau populer tapi daerah yang terima bebannya.”

Seperti diketahui, pemerintah memutuskan memberikan THR dan gaji ke-13 kepada PNS dalam lebaran tahun ini. Presiden Jokowi yang langsung mengumumkan kabar tersebut kepada publik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *