Suku Asmat Dilanda Gizi Buruk, DPR RI Kirim Sinyal Dukung Evaluasi Dana Otsus Papua

Situasi News | Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mendukung usulan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla agar dana otonomi khusus (Otsus) Papua untuk dievaluasi.

Menurut dia, untuk melihat apakah selama ini peruntukan dana yang mencapai triliuanan tersebut digunakan tepat sasaran atau sebaliknya. Hal itu terkait kejadian luar biasa gizi buruk yang melanda masyarakat suku Asmat di Papua.

“Saya setuju dari pak Jusuf Kalla maupun Pak Bambang. Karena sudah sangat banyak prioritas yang diberikan, mungkin ratusan triliun sejak periode reformasi. Permasalahannya adalah, bagaimana dengan tingkat tepat ke sasarannya. Jadi menuju ke tingkat kemakmurannya belum signifikan, dan di mana kebocorannya. Ini yang perlu kita evaluasi,” kata Taufik di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (31/1/2018).

Menurut Taufik, sebenarnya tidak hanya pada dana Otsus Papua saja, melainkan dana apapun yang berasal dari APBN untuk kepentingan rakyat, harus melalui pola transparansi dan elektabilitas anggaran.

“Semuanya pasti kembali ke pola elektabilitas anggaran dan transparansi, tidak hanya Papua, tetapi semua. Sebab sudah ratusan triliun yang dikucurkan. Kita kan juga ingin itu realitanya seperti apa, tapi di sana ternyata masih terbelakang dan tertinggal dengan daerah lain, ini yang silahkan untuk dievaluasi. Bila ada penyimpangan ya serahkan kepada lembaga hukum, mudahnya tinggal kemauan dan political will aja,” sebut dia.

Oleh karena itu, Ia menegaskan perlunya mencari duduk permasalahan dari dana Otsus tersebut, sehingga baru bisa ditentukan apakah anggaran Otsus itu memberikan solusi atau tidak bagi pembangunan di Papua.

“Inilah makanya cari akar permasalahannya dulu, costnya itu apa. Ini sudah ratusan triliun dan mungkin sudah lebih istimewa ketimbang daerah lain di Indonesia. Jawa tengah saja kondisi bandar udara Semarang masih tertinggal dengan yang lain. Ini jadi satu hal yang harus dikembalikan pada transparansi dan akuntabilitas publik,” ujarnya.

“Transparan artinya untuk apa saja yang ratusan triliun itu. Akuntabilitas publiknya tentunya harus bisa dipertanggung jawabkan. Kami setuju tentunya kalau stakeholder sudah dievalusikan tidak bisa serta merta. Kalau presiden setuju DPR tidak, kan tidak bisa. Harus dua-duanya. Karena, UU kan harus mendapat persetujuan pemerintah dan DPR,” pungkas politikus PAN itu. (NL)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *