Soal Revisi UU Pemilu, Fahri Hamzah: Ketimbang Revisi, Baiknya Buat Aturan yang Permanen

Situasi News | Mayoritas fraksi di DPR RI mendorong revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Bahkan revisi menjadi agenda yang harus dituntaskan pada 2021, mengingat naskah revisi sudah diterima Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Dari sekian fraksi di DPR RI, Fraksi Partai Amanat Nasional atau F-PAN dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), justru bersikap sebaliknya, yakni menolak revisi tersebut.

Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah melalui keterangan tertulisnya, Kamis (28/1/2021) berpendapat seharusya, peraturan tentang Pemilu tidak perlu terlalu sering berubah, karena bisa mengangganggu stabilitas demokrasi di Indonesia.

“Persentase naik turun angka pada itu sesungguhnya karya merupakan gangguan yang terus-menerus terhadap demokrasi kita. Dan itu tidak relevan. Jadi menurut saya revisi UU Pemilu itu tidak terlalu penting,” kata Fahri.

Yang terpenting, lanjut mantan Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 itu, seberapa hebat UU itu mengantisipasi terhadap segala kemungkinan yang menyebabkan Pemilu menjadi cedera seperti misalnya mengantisipasi money politic, mengantisipasi berbagai kecurangan baik sebelum pemilu pada saat pemilu dan pasca Pemilu atau pada saat sengketa.

“Ini sebenarnya yang jauh lebih penting direncanakan, dari pada sekedar perubahan angka-angka yang sebenarnya tidak ada dasarnya,” ketus dia.

Ia mengatakan pembahasan rancangan Undang-Undang sebenarnya agak unik memang di Indonesia ini, karena setiap Pemilu dan setiap pertandingan peraturannya dibuat kembali dan diubah-ubah kembali.

“Itu sesuatu yang sebenarnya mengganggu stabilitas demokrasi kita di Indonesia,” tambahnya.

Oleh karena itu, menurut Fahri, alangkah baiknya presiden membakukan UU Pemilu, agar peraturan tidak terlalu sering diubah. Sehingga, lanjut dia, kita membuat peraturan yang lebih permanen, bahkan mungkin –apabila yang dimasukkan– sebagai hadis dari konstitusi.

“Yang paling penting dari rancangan atau UU Pemilu, selain mendesain dan mengantisipasi penyelenggaraan tapi juga legitimasi dari pada penyelenggaraan Pemilu itu sendiri, sebagai wahana representasi dari seluruh rakyat Indonesia, sehingga semua orang merasa berpartisipasi di dalam demokrasi kita,” pungkasnya.

Halaman Selanjutnya >>>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *