Soal Kebijakan PPKM Skala Mikro, GMNI Jaksel: Perlu Peran Serta Semua Stackholder

Situasi News | Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GmnI) Jakarta Selatan, Tri Handono (Aldon) mendukung setiap kebijakan pemerintah dalam penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia.

Terlebih, sambung dia, soal kebijakan pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro yang telah dimulai 9 Febuari, kemarin.

“Setiap keputusan atas kebijakan yang diambil pemerintah untuk penanganan Covid-19 harus kita dukung,” kata Aldon, di Jakarta, Sabtu (12/2/2021).

Ia berpandangan, dukungan terhadap sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus mendapat respon positif dari rakyatnya. Jangan sampai, kata dia, kebijakan tersebut menjadi sia-sia, lantaran tidak diikuti dengan baik.

“Sebab, tidak akan berhasil suatu kebijakan tersebut bila tidak diikuti dengan aksi nyata dari rakyatnya, jadi percuma dan sia-sia saja,” ujar dia.

Dalam kesempatannya, alumnus Universitas Nasional (Unas) ini menghimbau kepada pemerintah, terkhusus organisasi kemahasiswaan untuk terus mengedukasi dan mensosialisasikan setiap kebijakan yang dikeluarkan.

“Edukasi dan sosialisasi atas kebijakan yang dikeluarkan sangat penting dilakukan, jadi tidak ada lagi mis komunikasi yang terjadi di masyarakat nanti,” pungkas dia.

Seperti diketahui, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Nasional Brigjen TNI (Purn) Alexander Ginting mengungkapkan, Presiden Joko Widodo telah memutuskan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro dimulai pada 9 Februari 2021.

“Berdasarkan keputusan presiden bahwa mulai 9 Februari ini akan dilaksanakan PPKM berskala mikro,” kata Alexander dalam diskusi virtual yang digelar BNPB, Jumat (5/2/2021).

Alexander mengatakan, salah satu tujuan PPKM berskala mikro ini yakni memperbaiki penanggulangan Covid-19 di wilayah hulu, misalnya di pedesaan.

Untuk itu, dalam PPKM berskala mikro diharapkan setiap desa bisa mendirikan posko tanggap Covid-19 yang berperan sebagai pendamping tim pelacak untuk melakukan penelusuran penyebaran Covid-19.

“Artinya harus ada posko di desa yang mendampingi puskesmas, yang mendampingi tim pelacak, sehingga mereka yang diisolasi harus 14 harus dikurung, kalau dikurung harus dikasih makan, harus diawasi,” kata Alexander.

Menurut Alexander, upaya perbaikan di wilayah hulu menjadi pekerjaan rumah semua lini, tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas kesehatan.

“Karena yang namanya pandemi, kedaruratan medic itu adalah intervensi multisektor,” ucap dia. (Jal/SN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *