Fahri Hamzah Ingatkan Dua Institusi Ini Tidak Jadi Alat Penghambat Kebebasan Berpendapat

Situasi News | Jakarta, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengingatkan agar keberadaan Satgas Anti SARA dan Badan Siber Sandi Negara (BSSN) tidak di konversi menjadi alat menghambat bahkan menekan kebebasan dalam berpendapat.

Loading...

“Saya setuju Satgas Anti SARA dan Badan Siber ini di bawah Presiden, karena itu adalah mata dan telinga Presiden dalam mengambil keputusan,” kata Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (1/8/2018).

“Jadi tolong itu digunakan sebagai mata dan telinga Presiden saja, jangan digunakan sebagai mekanisme politik untuk kriminalisasi. Itu bisa memancing kekacauan tambahan,” tambahnya.

Menurut Fahri, tindakan kriminalitas yang sudah diatur di dalam undang-undang, biarlah diproses melalui mekanisme yang normal, jangan dibuat atau didesain.

Oleh karenanya, ia menyarankan kembali agar keberadaan Satgas Anti SARA dan BSSN jangan sampai dipakai untuk kepentingan tertentu yang tidak semestinya, seperti memantau media sosial untuk mengetahui siapa saja yang menghina Presiden dan keluarganya, atau siapa yang menghina pejabat.

“Laporan-laporan ini bisa berbahaya betul. Karena itu adalah dinamika yang harus kita terima dahulu. Kalau ada orang yang kecewa dengan itikad masyarakat, biarkan saja masyarakat yang melaporkan. Biarlah dinamika itu terjadi secara independen dan natural,” sebut politisi dari PKS itu.

Fahri pun berharap agar jangan sampai ada lembaga negara yang justru digunakan karena ada kepentingan pribadi. Menurut dia, sangat tidak sehat apabila menggunakan institusi-institusi negara yang ada, namun dengan tujuan untuk menghambat kebebasan warga negara dalam berpendapat dan berbicara.

“Meskipun ada diantara kebebasan berpendapat dan berbicara itu yang kebablasan, tetapi mekanisme kebebasan itu akan melakukan koreksi terhadap kebebasan itu sendiri.”

“Kebebasan itu indahnya adalah meskipun dia bebas dan cenderung anarki, tetapi dia punya mekanisme untuk save corrections atau mengoreksi dirinya daripada otorianisme yang tidak bisa dikontrol,” pungkas anggota dewan dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu. (NL)

Tinggalkan Balasan