Keselamatan Rakyat Adalah Hukum Tertinggi, PA GMNI Minta Pemerintah Tunda Pilkada

Situasi News | Di tengah jumlah kasus positif Covid-19 yang kian terus bertambah hingga mencapai 225.030 per 15 September sudah cukup sangat mengkhawatirkan.

Loading...

Sekertaris Dewan Pengurus Daerah Persatuan Alumni (DPP PA GMNI) Jakarta Raya, Miartiko Gea mengatakan rata-rata terjadi peningkatan terpapar Covid-19 tiap hari pada bulan September 2020 di atas 3000 orang lebih.

Dengan data demikian, ia menyarankan sudah semestinya dijadikan pertimbangan oleh pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2020 yang di ikuti 270 daerah.

“Jika tahapan pilkada tetap dilanjutkan, dipastikan jumlah kasus positif Covid-19 terus meningkat dan berpotensi menjadi cluster baru Covid-19. Apalagi, berdasarkan data Satgas Covid-19 ada 45 Kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada serentak berstatus zona merah,” ujar Miartiko dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (16/9).

Menurut dia, setidaknya ada beberapa alasan logis yang menjadi dasar pertimbangan pemerintah menunda tahapan pelaksanan pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang.

Pertama, fakta dan kondisi yang terjadi belakangan membuktikan penularan Covid-19 di sejumlah daerah yang menggelar pilkada semakin masif. Kedua, lanjut dia, kasus positif Covid-19 juga terjadi di penyelenggara Pilkada. Tidak hanya di tingkat pusat, namun juga terjadi di daerah. Misalnya, salah satu komisioner KPU teridentifikasi Covid-19 setelah sebelumnya 21 orang pegawainya positif terpapar Covid-19.

“Ketiga, jumlah kasus baru positif Covid-19 pada bulan September per hari mencapai 3.000 orang lebih. Dan keempat, temuan Bawaslu terjadi 243 pelanggaran protokol kesehatan saat pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah,” sebutnya.

Karena itu, pria yang akrab disapa Miko ini meminta agar pemerintah yakni Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum agar tidak memaksakan kehendak untuk tetap menyelenggarakan Pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang.

“Apabila situasi sangat membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat, karena di atas segalanya keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto),” tandasnya.

(Nov/SN)

Tinggalkan Balasan