Situasinews.com, Medan | Ketua Fraksi PAN dan Wakil Ketua Komisi D DPRD Sumut, Ir H Yahdi Harahap MBA mencecar jajaran Pertamina dengan pernyataan keras soal antrean panjang akibat kelangkaan BBM di SPBU kabupaten kabupaten/ kota di Sumut.
Yahdi mendesak Pertamina agar segera mampu menormalkan kelangkaan BBM di SPBU tersebut paling lambat 10 Desember 2025. “Hal ini penting, agar tidak sampai terjadi kegalauan dan chaos di tengah masyarakat”.
Yahdi Khoir mengingatkan hal itu saat rapat dengar pendapat Komisi D dengan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumut, Dinas Perhubungan Provsu, Dinas Perindag ESDM Provsu, PUPR Provsu, PT KAI, Angkasapura, Jumat lalu.
Sebelumnya, Yahdi menegaskan kepada pihak Pertamina, supaya tidak hanya melakukan kegiatan dan memberikan laporan yang bersifat normatif terkait dengan ketersediaan pasokan BBM di depo dan outlet outlet yang ada.
Pertamina dan jajaran hendaknya tidak hanya bekerja di belakang meja, tetapi juga perlu melakukan peninjauan ke lapangan, melihat apa yang terjadi di SPBU, pasca bencana banjir hingga sekarang, terjadi antrean BBM berjam-jam.
Yahdi menambahkan, seharusnya kalau stok BBM tersedia, satu atau tiga hari pasca bencana sudah ada progress untuk mencegah terjadinya kelangkaan BMM di daerah, dan tidak seperti yang terjadi saat ini, antrean terjadi hingga seminggu lebih pascabencana.
Menurut Yahdi, kembali mengingatkan, stok BBM baru disebut aman dan lancar, jika tersedia di SPBU dan masyarakat tidak antrean untuk mendapatkannya. “Kalau terus antrean panjang, itu namanya tidak aman,” tegasnya.
Selain itu, dia juga meminta Pertamina juga menindak tegas oknum oknum nakal di SPBU, dalam hal ini di SPBU Simpang Bandar Tinggi Kecamatan Sei Suka Batu Bara, yang menyatakan BBM habis, tapi selanjutnya mengisi ke jerigen untuk dijual lagi ke masyarakat dengan harga mencekik leher.
Yahdi berharap pihak Pertamina bisa lebih rajin melakukan pemantauan ke lapangan dan bisa memaksimalkan semua potensi yang ada supaya antrean panjang ini bisa segera diatasi.
“Sebab, jika dibiarkan berlarut-larut, hal ini bisa memicu terjadinya kisruh dengan pihak SPBU serta menghambat kelancaran masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari,” katanya.
Pada bahagian lain, Yahdi mengapresiasi sikap responsif Gubsu dalam penanganan bencana. “Namun hal ini juga harus diikuti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada. Semua OPD terkait hendaknya bisa bekerja lebih optimal,” harapnya.(UJ)
