Komisi III DPR RI: Itu Bicara Soal Kelembagaan Bukan Perorangan

Situasi News | Jakarta, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa mengatakan jika pasal 122 huruf k dalam rancangan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dalam rangka menjaga wibawa dewan secara kelembagaan.

Loading...

“Saya punya pemahaman yang lain yah, ini berbicara kelembagaan dan kewibawaan, bukan berbicara perorangan. Sehingga, jika bicara kelembagaan itu berbicara tentang banyak hal misalnya bahwa DPR Korupsi, ini kan kelembagaan. kalau misalnya Desmon korupsi kan lain, jadi ini yang harus dipisahkan,” kata Desmond, di Jakarta, Senin (13/2/2018).

Ia juga menegaskan bahwa frasa dalam pasal tersebut bukan kemudian membuat DPR RI secara kelembagaan anti kritik. Lanjut, Desmon, tidak adil bila kemudian satu orang yang melakukan korupsi, sehingga yang menanggu adalah semua anggota dewan secara kelembagaannya.

“(Pasal) ini kan perlu, menurut aku tidak berlebihan, karena mengapa kami di Gerindra tidak merespon ini karena bagi kami ini sesutu yang wajar saja kalau tiba tiba semua orang mevonis (DPR) korup. kan pertanyaannya apakah semua anggota DPR korup?, kan tidak semuanya, itu perbandingan. lebih kepada lembaga bukan personal, kalau personal berlaku hukum pidana biasa,” tegas politikus Gerindra itu.

Untuk diketahui, berikut bunyin pasal 122 huruf k dalam UU MD3;

‘MKD bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.’ (NL)

Tinggalkan Balasan