MPR RI : LGBT dan Zina Sudah Jelas Bertentangan Dengan Konstitusi

Situasi News | Jakarta, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) maupun perzinahan sudah jelas dan terang bertentangan dengan norma-norma konstitusi.

Loading...

Hidayat mengatakan bahwa pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 29, Pasal 28 huruf a hingga j, Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa yang juga memberi penghormatan pada hak asasi manusia (HAM). Dan, penghormatan pada HAM diatur secara rinci dalam Pasal 28 huruf a hingga j, sebagai kata kunci ada pada pasal 28 huruf j ayat 2.

“Dalam ayat itu disebutkan pemberlakuan seluruh klaim hak asasi manusia dalam konteks Indonesia mesti tunduk pada moral (living law) dan (nilai-nilai) agama yang diakui di Indonesia,” tegas Hidayat dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (6/2/2018).

Bahkan, sambung dia, sebenarnya sudah tidak perlu menjadi perdebatan terhadap LGBT, pada tatanan boleh atau tidak dan sebagainya.

“Karena, semua (ajaran) agama yang ada di Indonesia sudah sangat jelas dan tegas melarang zina dan LGBT. Karena itu secara hak asasi manusia dalam konstitusi kita, sejak awal sesungguhnya masalah zina dan LGBT ini sudah selesai. Yaitu tidak dibolehkannya zina dan LGBT karena bertentangan dengan konstitusi,” paparnya.

Apalagi, lanjut Hidayat, bila dilihat dari Pancasila, yaitu sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan dalam agama apapun pasti melarang zina dan LGBT.

“Jadi kalau masih ada yang ngotot khususnya tentang LGBT dan zina maka kita bisa bertanya, apakah anda ada di Indonesia atau di luar Indonesia? Kalau di luar Indonesia, itu urusan anda. Tapi kalau Anda ada di Indonesia, anda warga negara Indonesia yang ber-Pancasila dan berkonstitusi UUD NRI Tahun 1945, maka urusan zina dan LGBT sudah jelas,”sebut politikus PKS itu.

Dalam kasus LGBT, Hidayat menjadikan Rusia sebagai contoh negara yang tidak memiliki Pancasila dan ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Presiden Rusia, Vladimir Putin menyetujui UU yang melarang LGBT karena fraktor proxy war.

Putin, ujar pria yang akrab disapa HNW itu melihat kalau LGBT dibiarkan akan menjadi sesuatu yang melemahkan negara. Sebab, LGBT tidak lagi memikirkan keturunan apalagi memikirkan bangsa, tapi hanya memikirkan hawa nafsunya.

“Tidak terbantahkan bahwa perzinaan & LGBT merusak sistem keluarga dan tatanan sosial sehingga pada akhirnya merusak Negara. Kalau prilaku zina dan LGBT terus dibiarkan, maka hal ini tentunya akan mengangcam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu Putin menyetujui UU yang melarang LGBT,” pungkas dia seraya menambahkan Singapura juga sudah mengkriminalkan perilaku gay. (NL)

Tinggalkan Balasan