Pemerintah Godok E-Commerce, Hipmi : Instrumen Pajak Pintu Awal Jaga Kedaulatan Ekonomi

Situasi News | Jakarta, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendukung wacana pemerintah melalui kementerian keuangan mengenai aturan pajak binis online atau e-commerce yang nantinya para pelaku e-commerce akan diminta menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Loading...

Ketua Hipmi Tax Center Ajib Hamdani dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (1/2/2018), mengatakan bahwa instrumen pajak merupakan pintu awal yang efektif untuk menjaga kedaulatan ekonomi suatu negara di industri e-commerce.

Masih dikatakan dia, perubahan pola belanja masyarakat yang semakin besar dan bergeser pada aplikasi online tidak dapat ditampik. Pun demikian, Hipmi, sambung dia, berharap sistem perpajakan e-commerce dirancang sedemikian rupa untuk mendorong kepemilikan (ownership) pengusaha atau investor dalam negeri.

Ajib mengatakan potensi pasar Indonesia di 2017 pada kisaran US$ 32,5 miliar. Angka ini tumbuh sekitar 30 persen-40 persen dari estimasi transaksi pada 2016 senilai US$ 25 miliar. Dengan nilai itu, ia menjelaskan, Indonesia menjadi pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara.

“Sebanyak 50 persen pengeluaran dan investasi di Asia Tenggara berada di Indonesia yakni sebesarUS$ 9 miliar. Dan, pasar e-commerce Indonesia diperkirakan mencapai US$ 130 miliar pada 2020,” tutur Ajib.

Sedangkan transaksi e-commerce Indonesia, Ajib mengungkapkan tumbuh sebesar 30-50 persen pada tahun 2017 dari tahun 2014. Sayangnya, potensi tersebut relatif terancam dikuasai asing sepenuhnya. Dengan penetrasi internet yang sangat pesat, pertumbuhan pengguna ponsel pintar yang massif, serta populasi yang terbesar di Asia Tenggara, Indonesia menjadi incaran pihak luar.

“Dari sisi regulasi di e-commerce memang kita teramat liberal, proteksi dan keberpihakan kepada pelaku atau investor lokal masih lemah,” sebut dia.

Oleh karena itu, dia mengatakan, dari sisi supply ke industri e-commerce telah dikuasai pihak luar, lantaran industri di dalam negeri melemah. Namun, di sisi demand, jangan sampai pasar yang besar ini juga ikut dikuasai asing.

“Sebab itu, kita dorong mulai dari sistem perpajakan bisa menjadi pendorong agar e-commerce lokal menguat,”pungkasnya. (NL)

Tinggalkan Balasan