Periode Kedua Jokowi Diprediksi Lebih Lemah daripada yang Pertama

Situasi News | Ilmuwan politik senior Arbi Sanit memprediksi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua nanti akan jauh lebih sulit. Ini mengingat porsi dukungan politik terhadap sang petahan sudah terlampau obesitas dan tak seramping dulu.

“Kemungkinan ya lebih lemah daripada periode pertamanya. Semakin lemah dan tak efektif dari periode pertamanya,” ujar Arbi saat dihubungi, Jumat (5/7/2019).

Menurut dia, ketergantungan petahana terhadap dukungan politik kini semakin tinggi. Jika diperinci, lebih dari sembilan partai yang mendukung mantan wali kota Solo itu. Belum lagi ditambah kekuatan relawan dan ormas yang digandeng seperti Nahdlatul Ulama (NU).

“Di periode (kedua) ini, dia semakin banyak tergantung pada kekuatan-kekuatan di luar dirinya,” ujar Arbi.

Dengan kondisi semacam itu, dia menduga hak prerogatif presiden dalam memilih menteri sekadar menjadi retorika belaka oleh petahana. Sebab kenyataannya, para pendukungnya bakal “mengeroyok” Jokowi dan meminta jatah. Meski mereka tidak mau blak-blakan di media, menurut Arbi, masyarakat bisa menilai adanya perebutan kue kekuasaan di kalangan pendukung Jokowi.

Arbi lantas membandingkan kondisi Jokowi saat ini dengan era Presiden kedua RI Soeharto. Menurut dia, Bapak Pembangunan itu jauh lebih tegas dalam menyusun komposisi menteri yang akan membantunya menunaikan tugas-tugas pemerintahan.

Terbukti, saat Soeharto memimpin, para pembantunya dipastikan fokus pada tugas-tugas yang diamanatkan sang presiden. Soeharto juga memantau langsung kinerja anak buahnya. “Artinya, menteri bekerja sesuai dengan yang ditugaskan. Kalau tidak, langsung saja diganti oleh Soeharto,” kata Arbi.

Menurut dia, inilah perbedaan mendasar antara Jokowi dan Soeharto. Secara faktual, presiden kedua itu punya hak prerogatif yang dijalankan tanpa beban. Tidak seperti hak prerogatif presiden masa kini yang seakan-akan dituntut untuk mempertimbangkan pandangan dari sekian banyak partai pendukung.

“Mengganti (menteri) itu kapan saja, dia (Soeharto) bisa ganti, karena dia memang punya prerogatif itu,” tuturnya.

Menurut dia, kebijakan Soeharto semasa memerintah itu banyak mengandung nilai positif. Terutama mengajarkan pada kandidat menteri bahwa jabatan pembantu presiden adalah jabatan pengabdian. Ketika Soeharto memimpin, para menteri harus taat, patuh dan berkoordinasi langsung dengan kepala negara.

Dapat dipastikan, kata Arbi, para menteri di masa itu benar-benar banting tulang dan “menderita” supaya program pemerintahan berjalan. “Istilahnya, menteri-menteri itu sepertu robot. Robot yang baik, tidak boleh buruk kerjanya. Harus baik,” kata Arbi.

 

SUMBER © SITUASINEWS.COM

Tinggalkan Balasan