PKS, MUI dan Muhammadiyah sudah Bersuara soal Uighur, Mana yang Lain?

Situasi News | Tiga elemen umat Islam Indonesia, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Muhammadiyah sudah menyuarakan keprihatinannya terkait tragedi etnis Muslim Uighur di Cina.

Loading...

PKS mengecam dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah China terhadap muslim Uighur. PKS mendesak pemerintah untuk aktif membantu muslim Uighur melalui jalur diplomasi di organisasi-organisasi internasional.

Ketua Komisi I DPR-RI, Abdul Kharis Almasyhari mengecam sikap pemerintah Tiongkok yang menerapkan kebijakan diskriminatif dan pelabelan negatif terhadap etnik minoritas Muslim di Xinjiang. Kharis menyatakan perlu ada penelusuran fakta atas berita yang selama ini meresahkan tersebut.

Menurut Kharis, isu diskriminasi terhadap etnis Uighur setidaknya telah santer sejak 2014. Dimulai dengan adanya pembatasan kelahiran etnik minoritas Muslim di Xinjiang yang berlangsung sejak 2014. Demikian pula dengan kebijakan yang dibungkus agenda “memerangi terorisme”.

“Apabila benar, maka ini menunjukkan pemerintah Tiongkok terkesan mencap teroris terhadap etnik Uighur dan Muslim,” kata Kharis di Jakarta.

Senada dengan Kharis, Ketua F-PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan perlu dilakukan pencarian fakta terhadap dugaan pelanggaran HAM Berat dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan di Xinjiang terhadap etnis Uighur.

“Baik secara bilateral terhadap Pemerintah China maupun secara multilateral melalui keanggotaan PBB, OKI, dan lembaga-lembaga internasional lainnya. Politik luar negeri kita bebas aktif melakukan diplomasi atas setiap bentuk pelanggaran HAM, pengekangan keyakinan yang dilakukan terhadap umat manusia di dunia,” ujar Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/12/2018).

Selain PKS, Pengurus Pusat Muhammadiyah juga mendesak pemerintah Cina untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Pernyataan ini disampaikan menyikapi sikap pemerintah Beijing terhadap etnis Muslim Uighur.

“Pemerintah Cina harus menghormati hak asasi manusia universal sebagaimana dijamin PBB dan menjadi komitmen dunia pada abad modern ini,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Rabu (19/12/2018).

Dia mengingatkan, Muslim di Uighur perlu dijamin haknya menjalankan agama sebagaimana pemeluk agama lain.

Haedar menilai, Cina sebagai negara besar seharusnya menggunakan pendekatan demokratis dalam mengatasi kaum separatis, bukan justru menebar ketakutan kepada seluruh penduduk setempat yang kebetulan etnis minoritas di Cina.

Menurut dia, jika terdapat unsur-unsur radikal atau separatisme, sebagaimana diisukan, perlu pendekatan politik yang elegan dan tidak dengan kekerasan.

“Kami percaya pemerintah Cina sebagai negara maju dan menjujung tinggi hak asasi manusia dapat menghadapi Muslim Uighur dengan adil dan demokratis,” kata dia.

Dia juga menyerukan kepada pemerintah Indonesia agar bersikap tegas dalam menanggapi kasus ini. Jangan sampai ada kesan RI tutup mata terhadap penderitaan yang dialami etnis Uighur dan Kazakhs di Cina. Apalagi, dua suku bangsa itu tidak jauh berbeda dengan kebanyakan rakyat Indonesia dalam hal identitas agama.

“Pemerintah Indonesia dapat memainkan peran politik luar negeri yang bebas aktif secara elegan dan mampu menyerap aspirasi umat Islam Indonesia dan masyarakat dunia atas perlindungan nasib Muslim Uighur,” ujar Haedar.

Sementara, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dien Syamsuddin juga menyuarakan keprihatinannya erbagai tindak kekerasan atas muslim Uighur di Cina.

Dia secara tegas menyatakan bahwa penindasan, persekusi, dan berbagai tindak kekerasan atas muslim Uighur di Cina adalah kejahatan kemanusiaan.“Itu adalah pelanggaran HAM berat, dan pelanggaran hukum internasional yang nyata,” ujar Dien dalam keterangannya pada Kamis (20/12/2018).

Lebih lanjut, Dien juga meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk bersuara terkait penindasan itu. “Jika tidak dan berdalih itu masalah internal Cina, maka betapa lemahnya pemerintah Indonesia,” ujarnya.

Bukan hanya itu, ia menyebut jika masih diam saja, maka itu menandakan betapa lemahnya iman bangsa Indonesia.

Eks pimpinan PP Muhammadiyah itu lantas mengutip pembukaan UUD 1945, yang mengamanatkan kepada pemerintah untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.“Jangan karena investasi kita jadi bungkam. Jangan karena takut lidah kita kelu,” tukasnya.

Untuk diketahui, etnis Uighur kembali menjadi sorotan dunia internasional setelah pemerintah China dikabarkan menahan satu juta suku minoritas tersebut di kamp penahanan indoktrinasi. Di kamp penahanan, para etnis Uighur itu dilaporkan dipaksa mencintai ideologi komunis.

Negara yang berideologi komunisme itu telah mengoperasikan kamp-kamp re-edukasi untuk etnis Uighur dan Kazakhs di Xinjiang. The Associated Pressmengutip sejumlah saksi yang menyebutkan Partai Komunis Cina telah melarang mereka untuk menggunakan bahasa etnis daerah setempat. Larangan bahkan mencakup persoalan menjalankan ibadah sesuai ajaran Islam. Selain itu, mereka juga dipekerjakan paksa.

Xinjiang terletak di bagian barat Cina dan dihuni mayoritas Muslim dari etnis Uighur dan Kazakh. Beberapa tahun silam, isu separatisme menguat di sana dan direspons Beijing dengan kebijakan tangan besi. Dalam dua tahun belakangan, ratusan ribu Muslimin ditahan dan dimasukkan ke dalam kamp-kamp reedukasi.

 

SUMBER © SITUASINEWS.COM

Tinggalkan Balasan