MALANG, situasinews.com | Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Gidion Arif Setyawan, S.I.K., S.H., M.Hum berhasil meraih gelar doktor usai menjalani ujian terbuka program Doktor Ilmu Administrasi di FIA-Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Rabu (28/5/2025).
Dalam penelitian disertasi Kombes Pol. Dr. Gidion Arif Setyawan, S.I.K., S.H, M.Hum mengatakan, jika Collaborative Governance merupaka sebuah cara baru solusi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).
“Di dalam Collaborative Governance ada terkandung Assesment meliputi pemetaan stakeholder visi-misi, Design and Organization meliputi hubungan koordinasi antar lembaga, Deliberation and Decision Making mengandung operating principles, dan implementasi & adaptation mengandung forge a solution (dalam istilah Greenwood),” jelasnya.
“Muaranya pada konstruksi dan adaptasi implementasi Collaborative governance dalam perlindungan ABH,” tambahnya.
Ia menuturkan, Collabora Governance dalam perlindungan ABH akan berjalan dengan baik manakala empat tahapan yaitu, assesment, design and organization, deliberation & decision making, dan implementation and adaption dilakukan dengan baik, konsisten dan berkesinambungan.
“Tentu sebagai roh yang menguatkan kolaborasi adalah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip kolaborasi oleh para stake holder & penguatan proses dalam agreement seeking, collective action and Collaborative System,” bebernya.
Kombes Pol. Dr. Gidion Arif Setyawan berharap dari disertasi yang ditulisnya ini dapat terimplementasikan dalam rangka memberikan perlindungan ABH.
“Semoga dapat mendorong bagi pemerintah untuk memperkuat program rehabilitasi & reintegrasi, LSM dan organisasi publik meningkatkan kapasitas kolaboratif, pengembangan pendidikan & pelatihan di LPKA, pelibatan masyarakat secara aktif dalam pemulihan ABH, sistem pemantauan berbasis data & evaluasi berkelanjutan,” jelasnya.
Pada bagian lain, Kombes Pol. Dr. Gidion Arif Setyawan, S.I.K., S.H, M.Hum juga menyebut pendidikan karakter merupakan garda terdepan menyelamatkan anak bangsa.
“Pendidikan karakter, garda terdepan menyelamatkan anak bangsa,” katanya.
Sesuai dengan hasil penelitian disertasinya yang berjudul “Collaborative Governance dalam Perlindungan anak Berhadapan Hukum (ABH)” dengan studi kasus di Daerah Khusus Jakarta, menyiratkan perlunya peran serta semua pihak dalam menyelesaikan persoalan sosial anak di Indonesia.
“Bergerak dari visi & misi sama untuk menyelamatkan anak Indonesia, maka perlunya kolaborasi yang kuat,” tukas Dr. Gidion.
Dalam paparannya, Dr. Gidion juga memberikan apresiasi atas inisiasi beberapa kepala daerah yang mengirimkan anak-anak (ABH) dalam pendidikan karakter.
“Kami beri apresiasi kepada kepala daerah yang menginisiasi program pendidikan karakter tersebut, sehingga dari situ akan tumbuh nasionalisme dalm diri ABH,” tegasnya.
(iwan/sn)
