Rancang KUHP, MIUMI Tolak Ada Campur Tangan Asing

Situasi News | Dalam pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP), Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) menolak adanya campur tangan asing. Pernyataan tersebut disampaikan Sekjen MIUMI Ustadz Bachtiar Nasir dalam konferensi pers usai diskusi bertema ‘Bedah RUU KUHP dan Masalah Keumatan’ di AQL Islamic Center, Jl. Tebet Utara, Selasa (13/2/2018).

Loading...

“Mendesak Presiden dan DPR untuk menolak intervensi asing berkaitan dengan rancangan KUHP demi harga diri bangsa Indonesia dan kedaulatan hukum nasional,” kata UBN.

MIUMI juga mendukung perluasan makna beberapa pasal dalam rancangan KUHP terkait perzinahan, perkosaan, dan perbuatan cabul atau sesama jenis.

“Mendorong koordinasi dan konsolidasi antar wakil rakyat di DPR demi menjaga ideologi bangsa Indonesia yakni Pancasila,” terangnya.

MIUMI mengimbau umat Islam dan seluruh umat beragama untuk siap siaga menyambut seruan ulama dan pemuka agama masing-masing untuk membela hak-hak, nilai-nilai, dan kedaulatan bangsa Indonesia.

Selain itu, MIUMI mengajak seluruh komponen bangsa untuk ikut mengawal proses perjuangan legislasi nasional demi terwujudnya KUHP yang sesuai dengan Pancasila dan UUDRI 1945.

Diskusi dan pernyataan sikap ini dihadiri oleh sejumlah tokoh diantara nya adalah, Arsul Sani, S.H., M.Si., MCIArb sebagai Aggota Panja RKUHP ; Prof.Dr.Muzakkir sebagai Pakar Hukum Pidana; Atip Latipulhayat, Pakar Hukum; Dosen Universitas Padjajaran; Neng Djubaedah, Dosen Hukum Universitas Indonesia.

Lalu hadir juga Manager Nasution dari Muhammadiyah, Ustad Fadlan Garamatan, Pimpinan Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso, K.H. Muhammad Maksum, Abu Jibril Wakil Amir Majelis Mujahidin, ustadz Adnin Armas, Ustadz Zaitun Rasmin, Rita Subagiyo, dan Prof Euis Sunarti. (Qie)

Tinggalkan Balasan