Sejak Ditetapkan Paripurna, Fahri Hamzah Ingatkan Presiden Untuk Teken UU MD3

Situasi News | Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar segera menandatangani Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 yang baru saja disahkan dalam rapat Paripurna DPR RI.

Loading...

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah kepada awak media di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (21/2/2018). Dia menegaskan bahwa UU yang telah masuk dalam lembaran negara, maka harus segera ditaati semua orang.

“Presiden mau apa? Ini soal pikiran, jadi jangan emosional, kita memerlukan pikiran-pikiran kenegarawanan. Dan, muatan UU MD3 yang direvisi adalah buah pikiran yang benar,” kata Fahri.

“Sayangnya, kita belum punya pemikir ketatanegaraan, sehingga banyak kekacauan yang terjadi,” tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Hukum dan Ham Yasona Laoly setelah melaporkan soal UU MD 3 kepada Presiden Jokowi di kantor presiden kemarin, Presiden Jokowi cukup kaget mendengar laporan tersebut.

Bahkan, disampaikan juga, presiden belum menandatangani dan kemungkinan tidak menandatangi UU MD3.

Dikatakan Fahri, bila tidak ditandatanganinya UU MD3 oleh presiden, bukan mau citra-citraan. Dia bisa mengerti, kalau Presiden Jokowi belum meneken UU MD3 sebagai pemberlakuan setelah disahkan DPR bersama pemerintah.

“Bisa dimengerti karena ini memang berat, tetapi harus disahkan karena pemerintah ikut membahas di dalamnya,” sebut dia.

Fahri juga membantah tudingan setelah UU MD3 ini ditandatangani maka DPR anti kritik, DPR membungkam demokrasi dan sebagainya.

“Tidak ada sejarahnya DPR kita anti kritik dan membungkam demokrasi seperti banyak disampaikan masyarakat. Kalau ada berpendapat seperti itu berarti jalan pikirannya belum nyampai sehingga tidak paham filsafatnya,” pungkas politikus PKS itu. (NL)

Tinggalkan Balasan