Soal TKA, Yusril Sebut Jokowi Tunduk pada Kemauan China

Situasi News | Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum lama ini menerbitkan Perpres TKA atau Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Loading...

Peraturan ini mengundang pro dan kontra dari sejumlah elite politik. Tak sedikit yang menyayangkan Perpres tersebut, meski tak sedikit pula yang mendukung.

Yusril Ihza Mahendra menilai bahwa diterbitkannya Perpres TKA karena pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla (JK) menuruti kemauan China untuk kelancaran investasi di Indonesia.

Salah satu syarat yang diajukan China untuk berinvestasi di Indonesia, menurut Yusril, adalah dengan menuruti kemauan China. Saat ini, China meminta ruang bagi tenaga kerja asal negaranya agar bisa bekerja di Indonesia. Oleh karena itu, terbitlah Perpres TKA.

“Jadi motif pemerintah sebenarnya menerbitkan perpres itu bukan untuk pengaturan masalah tenaga kerjanya, Tetapi malah pertimbangan investasinya kepada pihak China. Enggak mau investasi kalau tidak dituruti kemauannya mereka,” ujar Yusril di kantornya di bilangan Kasablanka, Jakarta, Selasa (24/4/2018), dilansir cnnindonesia.com.

Sementara soal ahli-ahli sektor ekonomi tertentu, seperti tenaga ahli di bidang e-commerce dan ekonomi digital yang disebut Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Yusril menegaskan bahwa di Indonesia pun banyak tenaga ahli yang mampu.

“Kalau kerjaan seperti itu orang kita pun bisa mengerjakannya,” katanya.

Lebih lanjut, Yusril menyebut bahwa pemerintah saat ini sangat semangat membuka peluang pada tenaga kerja asing. Padahal, Indonesia belum membutuhkannya.

“Jadi kelihatan sekali bahwa pemerintah tunduk kepada kemauan asing. Itu yang kita sesalkan sekali,” lanjut Yusril.

Dia pun berjanji akan membantu pihak buruh untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung terhadap Perpres TKA. Pihak buruh yang dimaksud Yusril adalah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

“Buruh itu menghendaki seluruh Perpres Nomor 20 itu dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi,” tegas Yusril. 

Tinggalkan Balasan