Sweeping Kaos #2019Ganti Presiden Bukti Kepanikan Pemerintah

Situasi News | Praktisi intelejen Kolonel (Purn) Fauka Noer Farid melihat ada sebuah kepanikan yang ditujukan oleh pemerintah dalam menghadapi gerakan #2019GantiPresiden.

Loading...

Hal ini tampak dari tindakan sweeping yang dilakukan aparat kepada pengguna kaos bertagar itu yang dilakukan di sejumlah kegiatan Car Free Day (CFD).

Padahal, sebelumnya, gerakan prorezim yang menggunakan kaos dukungan kepada Presiden Jokowi, beberapa kali berkegiatan di acara car free day dan dibiarkan.

“Dengan dikeluarkannya larangan untuk memakai kaos dengan tageline #2019Ganti Presiden, menunjukan semakin paniknya pemerintahan. Apalagi diikuti dengan sweping yang dilakukan oleh Satpol PP dan pihak kepolisian,” kata Fauka melalui pesan singkatnya, Senin (7/5/2018) malam.

Fauka Noer menegaskan bahwa tindakan sweeping tersebut mencederai reformasi dan demokrasi.

Apalagi, menurutnya larangan terhadap kegiatan tersebut dilakukan dengan terang-terangan dan penuh dengan intimidasi.

“Hal ini justru akan menimbulkan kemarahan terhadap rakyat dan semakin tidak simpatik dengan pemerintahan sekarang karena terkesan otoriter,” kata Fauka Noer.

“Ini Indonesia yang memegang teguh azas demokrasi dan kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, bukan seperti negara Korea Utata yang pemimpinnya otoriter dalam menerapkan tata kelola pemerintahan,” ia menambahkan.

Fauka Noer menilai, adanya tindakan arogansi yang dilakukan oleh pemerintah terkait hal tersebut, justru akan semakin banyak rakyat yang tidak simpatik terhadap kepemimpinan president sekarang dan ini akan menjadi semacam bola salju.

“Kenapa saya bilang arogansi, karena pemerintah menggunakan kepolisian berseragam lengkap yang selayaknya digunakan untuk menangkap teroris tapi kenyataannya digunakan untuk mendatangi kantor-kantor partai. Kalau berbicara SOP, harusnya tidak seperti itu.”

Fauka bilang, keterlibatan polisi dalam kegiatan sweeping atribut itu justru akan sangat merugikan intitusi kepolisian itu sendiri.

“Karena polisi sebagai pengayom. Masyarakat harusnya lebih menggunakan penanganan yang lebih santun. Ini yang mau didatangin kan masyarakat yang tidal bersenjata. Cukup dua atau tiga orang saja tidak harus 10 orang dengan senjata lengkap,” katanya.

Ia pun mengajak kembali mengingat perkataan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, yang menyebut kaos tidak bisa mengganti presiden.

“Jadi, kalau memang kaos tidak dapat mengganti presiden seperti yang disampaikan Pak Jokowi, selayaknya pemerintah tidak usah takut dengan gerakan ini. Karena ini murni gerakan moral dari rakyat yang sudah jengah terhadap kondisi bangsa saat ini”

“Tapi dengan turunnya larangan tersebut justru menunjukan ketakutan pemerintah itu sendiri. Bisa jadi perlawanan yang dilakukan oleh pemerintah tidak cukup hanya dengan larangan dan intervensi. Pasti akan ada upaya-upaya lain untuk melemahkan pergerakan ini seperti yang dilakukan saat teradi kriminalisasi tokoh-tokoh 212,” katanya.

 

Sumber: Wartakota

Tinggalkan Balasan